Kalasuara - Presiden Prabowo Subianto mengklaim 240 dari 1.077 badan usaha milik negara sudah ditutup per Jumat, 10 Juli 2026, dalam pidato peresmian lima bendungan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Angka itu naik 40 entitas dari "lebih dari 200" yang disebutkannya dua belas hari sebelumnya di Jakarta Convention Center, Senayan. Target penutupan BUMN tetap sama: 800 perusahaan merugi dan tak efisien tuntas sampai 31 Desember 2026, jumlah yang jika terealisasi menyisakan sekitar 250 perusahaan pelat merah aktif.

"Sampai hari ini, kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres, sudah kita tutup," kata Prabowo, seperti dikutip Antara.

Klaim yang terus bertambah dalam dua belas hari

Prabowo mengulang target yang sama di dua panggung berbeda dalam waktu berdekatan: forum industri di Jakarta pada 28 Juni, lalu peresmian infrastruktur di Lombok pada 10 Juli. Yang berubah hanya angka realisasi, dari "lebih dari 200" menjadi 240. Ia juga mengulang cerita tentang skala BUMN yang baru diketahuinya setelah menjabat. "Perkiraan saya dari dulu, BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden, baru saya diberitahu, BUMN kita seribu, 1.077," katanya, dikutip Kompas.com. Selisih itu, hampir tiga kali lipat dari perkiraannya sendiri, jadi alasan yang terus ia pakai untuk menjelaskan skala pemangkasan yang sedang berjalan.

Ongkos dari skala itu, menurut Prabowo, ada di jajaran direksi dan komisaris. "750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ujarnya.

Berapa BUMN yang akan tersisa akhir tahun?

Jika target 800 penutupan tercapai pada 31 Desember 2026, Indonesia akan menyisakan sekitar 250 BUMN aktif dari total 1.077 yang tercatat saat Prabowo dilantik. Angka itu konsisten dengan yang ia sebut sejak 28 Juni sebagai "ujungnya nanti 250."

Realisasi 240 penutupan sampai 10 Juli berarti masih ada sekitar 560 BUMN yang harus ditutup dalam kurang dari enam bulan tersisa, sekitar 174 hari sampai 31 Desember 2026. Itu berarti pemerintah perlu mempertahankan laju sekitar tiga penutupan per hari, hampir sama dengan laju 40 entitas dalam dua belas hari yang baru saja tercatat antara 28 Juni dan 10 Juli. Secara matematis, target akhir tahun masih di jalur asalkan laju itu konsisten, tanpa jeda administratif yang biasa menghambat proses pembubaran badan hukum.

Rp70 triliun, konsolidasi, dan jaminan tanpa PHK

Prabowo mengklaim penghematan sekitar Rp70 triliun dari pemangkasan beban overhead serta gaji direksi dan komisaris di perusahaan yang tak lagi menghasilkan laba. Ia belum merinci pembagian angka itu antara pos overhead, gaji direksi, dan gaji komisaris.

Restrukturisasi berjalan lewat tiga skema: konsolidasi (menggabungkan unit bisnis sejenis, seperti subholding di lingkungan Pertamina), divestasi, dan pembubaran entitas yang tak lagi produktif. Konsolidasi ini berjalan di bawah Danantara, lembaga pengelola investasi negara yang dibentuk Februari 2025 untuk menaungi proses ini.

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, memastikan proses ini tak berujung pemutusan hubungan kerja. "Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan tanpa ada pengurangan," katanya.

Industri strategis yang dikecualikan dari penjualan

Prabowo menegaskan sejumlah BUMN strategis dikecualikan dari opsi divestasi ke pihak asing. Ia menyebut PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan Garuda Indonesia sempat diusulkan untuk dilepas, namun ia melarangnya.

Klaim penutupan dan penghematan ini muncul di tengah tekanan anggaran negara yang sama, setelah defisit APBN melonjak 763 persen pada Mei 2026. Rincian resmi Rp70 triliun, kejelasan status hukum larangan penjualan empat BUMN strategis itu, dan kecepatan eksekusi 560 penutupan tersisa akan jadi ukuran nyata apakah target akhir tahun ini tercapai atau kembali bergeser seperti sejumlah kebijakan lain sepanjang 2026.