Angka yang membuat publik tersentak Jumat pekan ini bukan besarnya defisit anggaran, melainkan kecepatannya. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Mei 2026 menyentuh Rp180,4 triliun, melonjak 763,2 persen dibanding periode sama tahun lalu. Tetapi di balik persentase tiga digit yang dramatis itu, persoalan yang lebih menentukan justru tersembunyi: belanja negara tumbuh hampir dua kali lebih cepat daripada pendapatan, persis ketika pasar sedang menimbang ulang kepercayaannya pada Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih menenangkan. Dalam konferensi pers "APBN Kita" di Jakarta, ia menempatkan defisit Rp180,4 triliun itu setara 0,70 persen Produk Domestik Bruto, masih jauh di bawah pagu defisit 2026 yang dipatok Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. "Kalau dilihat dari situ APBN kita aman, yang jelas bisa kita kendalikan karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan," ujarnya.

Pertanyaannya, apakah kata "aman" dari Kemenkeu masih cukup ketika pasar sudah lebih dulu memberi penilaian lewat kurs dan indeks.

Lonjakan 763 persen yang menipu

Sebagian dari angka 763,2 persen itu adalah ilusi statistik. Defisit Mei 2025 sangat tipis, hanya Rp20,9 triliun atau 0,09 persen PDB, sehingga apa pun yang lebih besar tahun ini akan tampak meledak secara persentase. Inilah yang disebut base effect: basis pembanding yang rendah membuat laju kenaikan terlihat ekstrem, padahal rasionya terhadap perekonomian masih moderat. Membaca defisit Mei 2026 lewat angka 763 persen tanpa menyertakan rasio 0,70 persen PDB sama saja dengan membesar-besarkan ketakutan.

Karena itu, fokus pada persentase YoY justru menutupi sinyal yang lebih layak dicemaskan. Bukan seberapa cepat defisit membengkak dibanding tahun lalu, melainkan struktur yang membentuknya tahun ini. Di sinilah letak ketegangan sebenarnya antara klaim pemerintah dan kewaspadaan ekonom.

Belanja berlari, pendapatan menyusul

Sampai akhir Mei, pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun, tumbuh 19,1 persen secara tahunan. Mesin utamanya penerimaan pajak sebesar Rp834,4 triliun yang naik 22,1 persen, disusul Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp226,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp123,8 triliun yang nyaris stagnan dengan kenaikan 0,7 persen, serta hibah Rp0,4 triliun. Pertumbuhan pendapatan ini sebenarnya sehat.

Persoalannya ada di sisi belanja. Pengeluaran negara menembus Rp1.365,4 triliun, melaju 34,4 persen, hampir dua kali lipat laju pendapatan. Komposisinya terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.059,3 triliun dan transfer ke daerah Rp306,1 triliun. Selama belanja tumbuh jauh lebih cepat dari penerimaan, selisih yang harus ditambal utang akan terus melebar, terlepas dari serapuh apa pun basis pembanding tahun lalu.

Purbaya menjelaskan percepatan ini sebagai pilihan kebijakan, bukan kecelakaan fiskal. "Jadi ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit," katanya. Pemerintah menerapkan strategi front-loading, yaitu mendistribusikan belanja lebih merata sejak awal tahun alih-alih menumpuknya di kuartal akhir. Akselerasi awal tahun itu antara lain ditopang program Makan Bergizi Gratis, pembayaran THR aparatur sipil negara, dan bantuan pangan.

Sinyal dari keseimbangan primer

Indikator yang paling sering dijadikan andalan Purbaya adalah keseimbangan primer, selisih pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Pos ini kini surplus Rp58,6 triliun atau 65,5 persen dari target. "Yang penting lagi di sini surplus keseimbangan primernya sekarang Rp58,6 triliun, sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibandingkan bulan sebelumnya," ujarnya.

Frasa "sudah positif lagi" itu menyimpan cerita yang tidak ia tonjolkan. Kata "lagi" menyiratkan bahwa pada titik tertentu lebih awal di 2026, keseimbangan primer sempat negatif. Bila keseimbangan primer minus, artinya pemerintah harus berutang bahkan hanya untuk menutup belanja rutin di luar cicilan bunga, sebuah kondisi yang lazim dibaca ekonom sebagai lampu kuning keberlanjutan fiskal. Bahwa indikator itu kini kembali surplus memang kabar baik, tetapi ia juga mengonfirmasi bahwa ruang fiskal sempat menyempit dalam beberapa bulan terakhir.

Mengapa pasar membaca beda

Defisit anggaran bukan urusan teknokratis di atas kertas. Setiap rupiah defisit harus dibiayai utang baru, dan ketika beban bunga membengkak, ruang untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan ikut tergerus. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pelebaran defisit otomatis menaikkan kebutuhan pembiayaan utang, dan dalam jangka menengah hingga panjang alokasi untuk membayar bunga cenderung naik sementara porsi belanja produktif menyempit.

Yang membuat data fiskal kali ini berbobot lebih berat adalah waktunya. Lonjakan defisit muncul beriringan dengan rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS, indeks harga saham gabungan yang terpuruk, serta narasi "Sell Indonesia" yang mendorong investor asing menarik dananya. Dalam suasana seperti itu, pasar tidak lagi membaca angka fiskal dengan kacamata rasio teknis, melainkan dengan kacamata kredibilitas. Defisit yang secara rasio masih "aman" tetap bisa menambah keraguan bila ia datang bersamaan dengan struktur belanja yang dianggap kurang disiplin.

Inilah jurang antara dua bahasa. Pemerintah berbicara dalam bahasa rasio: defisit 0,70 persen PDB jauh di bawah pagu 2,68 persen, dan Purbaya bahkan memperkirakan realisasi defisit akhir tahun berpotensi turun ke kisaran 2,8 persen, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Pasar berbicara dalam bahasa kepercayaan, dan kepercayaan itu sedang diuji oleh kurs serta indeks yang melemah. Pesan "aman" yang valid secara hitungan belum tentu mendarat di telinga investor yang sudah lebih dulu cemas.

Pertumbuhan yang dibayar mahal

Kewaspadaan ekonom tidak berhenti pada angka defisit. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna, mempertanyakan kualitas pertumbuhan yang ditopang dorongan fiskal sebesar ini. "Pertanyaan analitiknya bukan apakah pertumbuhan itu tinggi atau rendah, melainkan apakah pertumbuhan tersebut berkelanjutan ketika ruang fiskal semakin sempit," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar angka pertumbuhan tidak dibaca terlalu optimistis. "Headline growth terlihat tinggi karena basis tahun sebelumnya sangat rendah dan didorong akselerasi fiskal," kata Ariyo. Logika base effect yang sama yang membuat defisit tampak meledak juga, menurutnya, membuat pertumbuhan ekonomi tampak lebih gemilang dari kondisi struktural sesungguhnya. Pesannya, baik angka defisit maupun pertumbuhan sama-sama perlu dibaca dengan kepala dingin, bukan ditelan mentah.

Catatan kehati-hatian juga berlaku untuk angka yang beredar di ruang publik. Klaim bahwa belanja pemerintah pusat melonjak 47,7 persen atau total belanja menembus Rp815 triliun merujuk pada posisi Triwulan I 2026, bukan data per Mei yang menjadi pokok pengumuman Jumat ini. Mencampur keduanya hanya akan memperkeruh diskusi yang sudah penuh angka.

Yang akan menentukan arah

Beberapa bulan ke depan akan menjawab apakah klaim Purbaya bertahan. Rilis "APBN Kita" edisi Juni dan Juli menjadi ujian pertama: apakah keseimbangan primer tetap surplus dan laju belanja mulai sejajar dengan pendapatan, atau jurang itu kembali melebar. Sama pentingnya adalah realisasi pembiayaan utang dan hasil lelang Surat Berharga Negara, yang akan memperlihatkan berapa imbal hasil yang diminta pasar untuk mendanai defisit di tengah rupiah yang tertekan. Yield yang melonjak akan menjadi tanda paling jujur bahwa kepercayaan belum pulih.

Transparansi juga akan diuji. Sejauh ini rincian seberapa besar Makan Bergizi Gratis, THR ASN, dan bantuan sosial menyumbang lonjakan belanja belum dipublikasikan utuh per Mei. Tanpa angka itu, klaim bahwa defisit semata-mata hasil front-loading yang terencana sulit diverifikasi sepenuhnya. Pada akhir tahun, satu pertanyaan akan terjawab dengan sendirinya: apakah defisit benar-benar mengerucut ke sekitar 2,8 persen PDB seperti diyakini Purbaya, atau justru terus deras mendekati pagu. Untuk saat ini, pemerintah dan pasar membaca data yang sama dengan dua kesimpulan yang berbeda, dan kurslah yang sementara memegang vonis.