Kalasuara - Presiden Prabowo Subianto meresmikan mandatori biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Kamis (9/7), menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang mewajibkan campuran separuh biodiesel ke dalam solar. Klaim utama dari podium: penghematan devisa Rp170 triliun atau sekitar 10 miliar dolar AS per tahun. "Kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar Rp170 triliun. 10 miliar dolar (AS) kita hemat," kata Prabowo.

Angka itu naik Rp36,7 triliun dari Rp133,3 triliun yang diklaim program sebelumnya, B40, perolehan satu lompatan sepuluh poin persentase. Di balik selisih itu tersimpan kebutuhan bahan baku baru: total pasokan Fatty Acid Methyl Ester sekitar 19 juta kiloliter per tahun (naik dari ~15,6 juta KL pada B40), diambil dari crude palm oil yang sama dengan bahan baku minyak goreng domestik.

Apa itu biodiesel B50 dan bagaimana mekanisme penghematannya?

Biodiesel B50 adalah campuran 50 persen FAME berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar fosil. Program ini melanjutkan tangga mandatori dari B20 (2016), B30 (2020), B35 (2023), dan B40 (Januari 2025). Logika penghematannya langsung: setiap persen penambahan porsi biodiesel berarti satu persen lebih sedikit solar impor yang dibayar dengan dolar, sehingga devisa tertahan di dalam negeri.

Bagi konsumen bersubsidi, tidak ada perubahan harga: biosolar B50 tetap Rp6.800 per liter, menggantikan B40 di angka yang sama. Segmen industri menanggung biaya berbeda. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut harga non-PSO berkisar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter, sekitar dua kali lipat harga subsidi.

Satu bahan baku untuk energi dan dapur

Tekanan terbesar program ini ada di rantai pasokan CPO. Kelapa sawit yang diolah menjadi FAME untuk bahan bakar adalah tanaman yang sama yang menghasilkan minyak goreng rakyat. Semakin besar volume biodiesel yang diperlukan, semakin ketat persaingan antara permintaan energi dan permintaan pangan atas stok CPO yang tersedia.

Preseden 2022 masih relevan sebagai patokan risiko. Ketika minyak goreng langka empat tahun lalu dan harganya melonjak tajam, salah satu pemicunya adalah ketidakseimbangan alokasi CPO antara ekspor dan kebutuhan domestik. B50 membuka potensi tekanan serupa dari sisi permintaan energi dalam negeri itu sendiri. Di tengah inflasi yang sudah menyentuh 3,34 persen dan kondisi di mana dua pertiga stimulus semester II tersedot untuk bantuan beras, tekanan tambahan di sisi minyak goreng adalah risiko yang konkret.

Riezcy Cecilia, juru kampanye Satya Bumi, memaparkan proyeksi kebutuhan lahannya. "Penerapan kebijakan B50 diperkirakan membutuhkan tambahan lahan sekitar 5,36 juta hektare hingga 2039, dengan potensi deforestasi mencapai 1,5 juta hektare atau setara 22 kali luas DKI Jakarta dan mendekati luas Timor-Leste," katanya dalam siaran pers Greenpeace Indonesia.

Respati Bayu dari Forest Watch Indonesia mencatat ekspansi sawit 2021-2025 sudah membabat 424 ribu hektare hutan alam. "Peningkatan mandat biodiesel hingga B50 ini juga berpotensi memperbesar tekanan terhadap hutan alam tersisa serta memicu persaingan antara kebutuhan energi dan pangan, yang dapat berdampak pada kenaikan harga minyak goreng di level domestik," kata Respati.

Pemerintah menawarkan data tandingan: nilai tambah CPO diproyeksikan naik dari Rp20,92 triliun ke Rp23,49 triliun, program ini diklaim menyerap 2,1 juta tenaga kerja, dan pengurangan emisi dipatok 44,46 juta ton CO2 sepanjang 2026. Proyeksi-proyeksi ini bertumpu pada asumsi produksi sawit mampu tumbuh memenuhi permintaan energi dan pangan sekaligus, tanpa mengorbankan salah satunya.

Mengapa sektor tambang jadi ujian kepatuhan B50?

Perusahaan tambang adalah konsumen solar terbesar di Indonesia. Bagi mereka, biosolar non-subsidi Rp15.000-16.000 per liter adalah beban biaya operasional yang langsung terasa di laporan keuangan.

Menteri Bahlil tidak meninggalkan ruang negosiasi. "Saya sudah bilang, kalau kalian enggak pakai B50, RKAB-nya saya tinjau. Jadi supaya tidak ada alasan-alasan," tegasnya, merujuk pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, dokumen izin operasional yang wajib dimiliki setiap perusahaan tambang untuk beroperasi.

Ancaman itu memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap mandatori ini tidak sepenuhnya bersandar pada perhitungan ekonomi. Dengan pengungkit lisensi, pemerintah memastikan serapan B50 berjalan bahkan di segmen yang keberatan atas selisih harga.

Klaim devisa Rp170 triliun per tahun pun masih memerlukan pengujian waktu. Proyeksi lain yang beredar menyebut realisasi penghematan hingga Desember 2026 sekitar Rp157,28 triliun. Selisih keduanya baru bisa diukur setelah data impor solar aktual tersedia akhir tahun, bersama dua pertanyaan yang lebih menentukan: apakah tambahan kebutuhan FAME di atas level B40 bisa dipenuhi dari intensifikasi kebun lama, dan apakah harga minyak goreng di pasar domestik tetap stabil dalam beberapa bulan ke depan.