Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menyebut nama dua pembangkit yang memicu pemadaman listrik bergilir di Jawa sepanjang pekan ini yaitu PLTU Cilacap unit 1 berkapasitas 300 megawatt dan unit 4 berkapasitas 1.000 megawatt. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Tri Winarno menyatakan gangguan pada keduanya sempat menghapus sekitar 1.300 MW dari sistem kelistrikan Jawa-Bali, dan dia yang pertama kali memerinci angka itu ke publik pada Senin, 22 Juni 2026.
Menurut Tri, biang gangguan kedua unit adalah faktor pemeliharaan, sementara stok bahan bakar disebutnya aman. Ia memastikan keduanya sudah kembali beroperasi normal, salah satu unit dilaporkan tersinkron lagi ke jaringan Jawa pada Minggu malam, 21 Juni 2026.
"PLTU Cilacap 1 sama PLTU Cilacap 4. Gitu, Insya Allah udah enggak ada masalah kira-kira," kata Tri.
Audit batu bara di tengah klaim pemeliharaan
Penjelasan teknis itu berjalan beriringan dengan langkah yang jauh lebih keras. Pada hari yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara PLN, beranggotakan pihak-pihak yang lazim muncul dalam pemeriksaan keuangan negara.
"Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batu Bara, BPKP, Inspektur Jenderal," kata Bahlil.
Kehadiran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal ESDM dalam satu tim mengarahkan sorotan ke tata kelola pengadaan batu bara, wilayah yang berada di luar urusan perawatan mesin. Padahal Bahlil berulang kali menampik adanya krisis pasokan. "Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka, itu tidak benar. Karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," ujarnya pada 11 Juni 2026. Sekretaris Jenderal ESDM Ahmad Erani Yustika menegaskan hal serupa sehari setelahnya "Secara umum tidak ada (kekurangan stok batu bara). Seharusnya enggak ada."
Mengapa batu bara diaudit jika masalahnya pemeliharaan?
Pemerintah belum menjelaskannya secara gamblang. Yang jelas, tim bentukan Bahlil menyasar kontrak dan tata kelola pengadaan di PLN, area yang menurut Tri Winarno sendiri belum sepenuhnya terpantau. Audit setingkat BPKP atas pasokan yang diklaim aman menyiratkan ada persoalan di hulu yang belum tuntas.
Celah itu terbuka dari pernyataan Tri sendiri. "Monitoring kita ada, tapi kontraknya terhadap yang kontraknya kan kita belum tahu. Tapi sekarang udah ada inilah, mudah-mudahan udah ada perbaikan. Tata kelolanya udah mulai perbaikan dari PLN," katanya. Pengakuan bahwa sisi kontrak "belum tahu" dan tata kelola "baru mulai diperbaiki" PLN sulit dipisahkan dari keputusan menurunkan auditor ke pengadaan bahan bakar.
Konteks: pemadaman sejak pertengahan Juni
Pemadaman bergilir melanda belasan kota di tiga provinsi Jawa sejak pertengahan Juni 2026. Sejak awal pemerintah dan PLN konsisten menyebut akar masalahnya gangguan pembangkit. Yang menggantung adalah bagaimana cadangan daya yang disebut sekitar 30 persen tetap gagal menahan pemadaman, pertanyaan yang sebelumnya kami angkat ketika antisipasi cadangan daya PLN dipertanyakan oleh lembaga seperti IESR.
Pemerintah menyorot tiga hal sekaligus dalam pekan terakhir: gangguan pembangkit, kebutuhan batu bara kalori menengah untuk proses pencampuran (blending), dan aspek pemeliharaan mesin. Kombinasi ketiganya menempatkan Cilacap di titik temu antara keandalan pembangkit dan rantai pasok bahan bakarnya, persis kawasan yang kini diperiksa tim Bahlil.
Yang menentukan apakah persoalan selesai
Ada tiga hal yang perlu dipantau ke depan. Pertama, temuan tim BPKP dan Inspektorat Jenderal atas pengadaan batu bara PLN, termasuk apakah ada indikasi pelanggaran tata kelola. Kedua, keandalan PLTU Cilacap 1 dan 4 setelah dinyatakan normal, apakah stabil atau kembali terganggu. Ketiga, kejelasan soal kebutuhan batu bara kalori menengah untuk blending yang bisa menandakan ketidakcocokan spesifikasi bahan bakar dengan boiler pembangkit.
Bagi industri padat energi seperti semen, yang sudah memperingatkan risiko penurunan utilisasi pabrik dan potensi kerusakan alat akibat listrik tidak stabil, jawaban atas ketiganya menentukan kapan pasokan setrum di Jawa bisa kembali diandalkan.
