Empat drone Iran ditembak jatuh, enam dari tujuh rudal balistik dicegat sebelum menghantam Kuwait dan Bahrain, lalu pesawat tempur Amerika Serikat membalas dengan menghantam situs radar pesisir Iran di kota Goruk dan Pulau Qeshm. Rangkaian peristiwa pada Jumat, 5 Juni 2026, yang berlanjut keesokan harinya itu kembali menjerumuskan Selat Hormuz ke titik didih, dan getarannya terasa sampai ke pompa bensin dan meja anggaran di Jakarta.

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyebut serangan drone Iran sebagai ancaman langsung terhadap lalu lintas pelayaran di kawasan. "The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic," demikian pernyataan resmi CENTCOM. Insiden ini mengguncang gencatan senjata rapuh yang baru berlaku sejak awal April, dan langsung diterjemahkan pasar global menjadi satu hal: risiko pasokan minyak yang belum reda.

Apa yang terjadi di selat tersempit dunia

Selat Hormuz adalah koridor sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, dan dalam keadaan normal sekitar seperlima pasokan minyak serta gas alam cair dunia yang diangkut lewat laut melintas di sana. Tidak ada jalur pengganti yang setara. Itulah sebabnya setiap letupan di perairan ini langsung menjalar ke harga energi di seluruh dunia.

Sejak akhir Februari 2026, ketika AS dan Israel memulai kampanye udara terhadap Iran, lalu lintas pelayaran di selat itu sebagian besar lumpuh. Catatan kronologi krisis menempatkan blokade dimulai sekitar 28 Februari. Iran sejak itu mengandalkan ranjau laut, serangan drone, dan ancaman terhadap kapal tanker sebagai alat tekan, sementara AS menggelar operasi militer besar untuk membuka kembali jalur ekspor minyak Teluk.

Skala operasi itu tidak kecil. Juru bicara CENTCOM, Navy Captain Tim Hawkins, menjelaskan jenis sasaran yang dibidik pasukan AS di sekitar selat. "Targets included missile launch sites and Iranian boats attempting to emplace mines," katanya. Dalam keterangan terpisah yang dikutip RFE/RL — dan belum dikonfirmasi secara independen — pejabat tinggi militer AS Laksamana Brad Cooper disebut menyatakan militer AS telah menghantam sasaran militer Iran dalam jumlah besar, termasuk sejumlah kapal, sepanjang kampanye berlangsung.

Gencatan senjata yang tak pernah benar-benar pegang

Kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak dicapai sekitar 8 April 2026. Di atas kertas, jeda itu seharusnya menurunkan tensi. Pada praktiknya, serangan susulan terus menguji daya tahannya, dan insiden 5-6 Juni menjadi bukti terbaru bahwa permusuhan belum benar-benar padam.

Perundingan yang sempat digelar di Doha, Qatar, belum menghasilkan kesepakatan permanen. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dilaporkan menyatakan sebagian besar persoalan dalam negosiasi sudah terselesaikan, namun kesepakatan akhir belum akan tercapai dalam waktu dekat. Posisi itu menggambarkan kebuntuan yang khas: cukup banyak kemajuan untuk membuat kedua pihak tetap di meja, tetapi tidak cukup untuk memadamkan baku tembak di lapangan.

Dari Washington, sinyal yang dikirim Presiden Donald Trump bernada percaya diri sekaligus menahan diri. Berbicara dari Ruang Oval, ia menggambarkan program nuklir Iran sudah dilumpuhkan dan menyiratkan AS tidak melihat alasan untuk melangkah lebih jauh. "We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed," ujarnya. Pernyataan semacam ini, di satu sisi, mengisyaratkan AS tidak berniat memperlebar perang. Di sisi lain, retorika yang menonjolkan keunggulan militer justru menyulitkan Teheran untuk mundur tanpa kehilangan muka, sebuah dinamika yang membuat de-eskalasi tetap sukar.

Mengapa Jakarta ikut waswas

Indonesia tidak punya kapal yang berlayar di Hormuz, tetapi terikat erat pada harga yang ditentukan di sana. Negeri ini masih bergantung pada impor minyak, sehingga setiap kenaikan harga acuan dunia langsung membengkakkan tagihan impor energi, menambah beban subsidi, dan memperlebar defisit transaksi berjalan.

Seberapa tinggi harga bisa melonjak sudah terlihat pada puncak krisis pertengahan hingga akhir Maret lalu. Harga acuan Brent sempat menembus kisaran 126 dolar AS per barel, sementara jenis minyak Timur Tengah yang lebih banyak diandalkan Indonesia, seperti acuan Dubai, melonjak lebih tajam lagi hingga sekitar 166 dolar AS per barel. Angka itu jauh di atas asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 yang dipatok di kisaran 70 dolar AS per barel, bahkan melampaui skenario 100 dolar AS per barel yang dipakai pemerintah dalam menghitung beban subsidi. Selisih puluhan dolar, dikalikan volume impor harian, berarti tambahan ongkos yang besar bagi kas negara.

Tekanan itu datang pada saat yang buruk. Rupiah menyentuh rekor terlemah sepanjang sejarah di kisaran Rp18.000 per dolar AS pada awal Juni, dan Indeks Harga Saham Gabungan anjlok ke level terendah sejak 2021. Eskalasi di Hormuz berisiko memperdalam sentimen menghindari risiko (risk-off) terhadap aset negara berkembang, dan Indonesia termasuk yang paling rentan terhadap arus keluar modal asing ketika investor global panik. Minyak mahal dan rupiah lemah bekerja searah, sama-sama menggerus daya beli dan menekan stabilitas makro.

Pemerintah pasang badan soal harga BBM

Menghadapi tekanan ganda itu, pemerintah memilih menenangkan publik dari sisi yang paling dirasakan rumah tangga: harga bahan bakar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fondasi ekonomi domestik masih kukuh kendati badai geopolitik berkecamuk di luar.

"Di tengah ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik dan tekanan aktivitas dunia, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga," katanya. Soal harga di SPBU, ia memberi jaminan yang lebih spesifik. "Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik," ujar Purbaya.

Jaminan itu bukan sekadar pernyataan. Pada awal Juni, harga avtur nasional turun hingga 10% efektif mulai 1 Juni 2026, mengikuti pelemahan harga energi global pada momen tertentu. Penurunan ini menunjukkan bahwa harga minyak dunia tidak bergerak satu arah sepanjang krisis; ada periode ketika pasokan kembali mengalir dan harga mereda, memberi ruang bagi pemerintah untuk memangkas sebagian harga bahan bakar nonsubsidi.

Namun di sinilah letak penyeimbangnya. Menahan harga BBM bersubsidi tetap rendah ketika harga minyak dunia tinggi berarti negara menanggung selisihnya melalui subsidi yang membesar. Kebijakan ini melindungi daya beli masyarakat, tetapi memindahkan beban ke APBN, yang sudah tertekan oleh rupiah lemah dan impor energi mahal. Klaim bahwa ruang fiskal masih memadai, sebagaimana ditegaskan Kementerian Keuangan, akan terus diuji bila harga Brent kembali merangkak ke puncak yang sempat tersentuh pada Maret lalu. Stabilitas yang dijanjikan, dengan kata lain, bergantung pada seberapa lama dan seberapa parah krisis Hormuz berlanjut.

Yang menentukan arah ke depan

Beberapa simpul akan menentukan apakah tekanan ini mereda atau justru mengeras dalam pekan-pekan mendatang. Yang pertama adalah nasib gencatan senjata itu sendiri: apakah serangan 5-6 Juni memicu balasan berskala lebih besar, atau malah mendorong kedua pihak mempercepat kompromi di Doha. Setiap babak baru pertempuran akan langsung tercermin pada pergerakan Brent dan WTI, dan dari sana merembet ke APBN serta nilai tukar rupiah.

Keamanan pelayaran menjadi simpul kedua. Status blokade Hormuz dan keselamatan tanker tidak hanya menyangkut harga minyak mentah, tetapi juga premi asuransi pelayaran dan kelancaran pasokan gas alam cair ke Asia, termasuk ke konsumen besar yang menjadi pesaing maupun mitra dagang Indonesia. Di dalam negeri, langkah lanjutan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Pertamina dalam menjaga cadangan devisa, stabilitas kurs, serta pasokan dan harga BBM akan menjadi penentu seberapa kuat tameng domestik bertahan.

Simpul terakhir bersifat diplomatik. Sikap negara-negara Teluk seperti Kuwait, Bahrain, dan Qatar, yang sebagian menjadi sasaran rudal sekaligus tuan rumah perundingan, akan ikut membentuk peta eskalasi. Begitu pula posisi sekutu dan mitra Iran. Bagi Indonesia, krisis yang berlangsung ribuan kilometer jauhnya ini menyimpan pelajaran lama yang kembali relevan: harga keamanan energi global sering kali dibayar di kasir SPBU dan di neraca anggaran negara yang sama sekali tidak terlibat dalam pertempurannya.