Kalasuara - Komisi IX DPR RI membuka peluang membentuk Panitia Kerja Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis, tak lama setelah mendengar audiensi dari koalisi masyarakat sipil MBG Watch di Gedung DPR, Senayan, Kamis (16/7/2026). MBG adalah program makan gratis andalan pemerintahan Prabowo untuk siswa dan kelompok rentan di seluruh Indonesia. Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris menyebut usulan panja itu "masukan yang sangat baik" dan akan dibawa ke rapat internal komisi.

Yang membuat forum ini tidak biasa adalah isi tuntutannya. DPR ingin membentuk instrumen pengawasan baru. MBG Watch, lewat perwakilan Transparency International Indonesia bernama Agus, meminta sesuatu yang lebih drastis: program dihentikan sementara agar evaluasi bisa berjalan total. "Maka, judgment hari ini adalah perlu ada evaluasi program secara total. Nah, untuk menuju ke evaluasi total, maka sudah sepatutnya proyek makan bergizi gratis ini harus dihentikan," katanya di forum tersebut.

Di sisi lain meja, anggota Komisi IX Ashabul Kahfi punya usul yang lebih teknis dengan mengubah frekuensi distribusi ke sekolah dari tujuh hari menjadi tiga hari seminggu, dengan nilai porsi dinaikkan dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. "Apakah memang volume atau intensitas makan bergizi ini harus disajikan setiap hari? Dengan porsi Rp 10.000. Atau kita tingkatkan porsinya menjadi Rp 20.000, tetapi cukup tiga hari, mungkin lebih diminati siswa," ujarnya, merespons laporan banyaknya makanan yang terbuang karena tak disentuh siswa.

Mengapa Celios sebut target 82 juta penerima terlalu besar?

Data Center of Economic and Law Studies yang dikutip dalam audiensi menyebut kebutuhan riil penerima manfaat MBG semestinya sekitar 26 juta orang, sepertiga dari target 82 juta yang berjalan saat ini. Selisih hampir 56 juta orang itu menjadi dasar argumen bahwa program sudah melebar dari sasaran awalnya, yakni kelompok rentan gizi buruk dan wilayah tertinggal, menjadi cakupan hampir seluruh siswa nasional tanpa penyaringan yang ketat.

Angka ini yang membuat usulan tiga hari seminggu dari Ashabul Kahfi dan opsi hentikan-sementara dari MBG Watch sebenarnya bertumpu pada masalah yang sama yaitu alokasi yang terlalu lebar membuat kualitas dan pengawasan sulit dijaga di lapangan.

Siapa yang mengelola dapur SPPG?

Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, mengingatkan bahwa koalisinya sejak awal program berjalan sudah mengusulkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dikelola sekolah dan komunitas setempat. "Sejak awal sebelum MBG itu dilakukan, kami sudah sampaikan (SPPG) kelola oleh sekolah dan komunitas," katanya. Dalam praktiknya, temuan MBG Watch menunjukkan lima yayasan dengan jumlah SPPG terbanyak justru Polri, Muhammadiyah, dan TNI, bukan lembaga pendidikan atau komunitas lokal seperti yang diusulkan koalisi tersebut.

MBG Watch juga menyoroti Badan Gizi Nasional belum menyerahkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, meski lembaga itu sempat beraudiensi dengan KPK untuk membahas kerja sama pencegahan korupsi. Sorotan ini menambah tekanan pada BGN yang sebelumnya sudah diguncang penahanan eks Kepala BGN Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi lewat markup dan pengaturan tender, serta gelombang kasus keracunan massal di berbagai daerah.

Panja akan menghasilkan apa?

Charles Honoris menjelaskan panja, jika terbentuk, ditujukan untuk membahas tata kelola MBG "jauh lebih spesifik dan komprehensif" dibanding rapat kerja rutin dengan BGN selama ini. "Harapan kami dengan adanya Panja tersebut, kita nanti bisa membahas ini jauh lebih spesifik dan komprehensif, dan menghasilkan bukan saja rekomendasi kepada pemerintah, tetapi juga sebuah roadmap bahwa program ini harus dijalankan seperti apa," ujarnya.

Pimpinan BGN yang baru sebelumnya sudah merombak sasaran program lewat moratorium pembukaan dapur baru dan pencoretan sekolah elite dari daftar penerima, tanpa mengumumkan secara terbuka apakah target 82,9 juta penerima ikut bergeser. Panja yang diusulkan Komisi IX berpotensi membawa proses itu ke ranah pengawasan legislatif yang lebih formal, sekaligus menghadapi tuntutan yang jauh lebih keras dari kelompok masyarakat sipil.

Yang perlu dipantau

Rapat internal Komisi IX akan menentukan apakah panja benar-benar dibentuk, siapa anggotanya, dan berapa lama tenggat kerjanya. Perlu diikuti pula apakah angka 26 juta dari Celios masuk agenda pembahasan, bagaimana BGN merespons tuntutan penghentian sementara dari MBG Watch, dan apakah usul Ashabul Kahfi soal distribusi tiga hari seminggu mendapat dukungan lebih luas di internal komisi maupun dari BGN sendiri.