Kalasuara - Parlemen Hungaria memecat Presiden Tamas Sulyok pada Senin, 13 Juli 2026, lewat amendemen konstitusi ke-17 yang disahkan dengan 139 suara setuju, 6 menolak, dan 54 abstain dari 199 kursi. Keputusan itu memangkas masa jabatan Sulyok sekitar dua setengah tahun dari jadwal semula pada 2029, sekaligus melengkapi syarat pencairan 16,4 miliar euro atau sekitar US$19 miliar dana Uni Eropa yang dibekukan sejak era Viktor Orban.

Amendemen digagas pemerintah Perdana Menteri Peter Magyar dari Partai Tisza, yang menguasai mayoritas dua pertiga kursi parlemen sejak menang telak pada pemilu April 2026 dan mengakhiri 16 tahun kekuasaan Fidesz pimpinan Orban. Sulyok kini punya lima hari sejak amendemen berlaku untuk menandatanganinya sendiri. Jika dia menolak, proses pemakzulan otomatis berjalan dan Ketua Parlemen yang menandatangani atas namanya. Fraksi Fidesz dan sekutunya KDNP memboikot debat dan pemungutan suara sebagai protes.

Apa itu "Operation Cleansing Fire"?

Operation Cleansing Fire adalah sebutan Magyar untuk paket reformasi konstitusi yang sama dengan amendemen pemecatan Sulyok. Paket ini mencakup empat hal sekaligus: pemberhentian presiden, pensiun paksa hakim Mahkamah Konstitusi lewat batas usia, pembatasan masa jabatan anggota parlemen maksimal 12 tahun, dan pembentukan badan baru untuk melacak aset negara era Orban.

Magyar menyebut Sulyok "unworthy to embody the unity of the Hungarian nation" di parlemen. Gergely Gulyás, yang mengundurkan diri dari kursi Ketua Fraksi Fidesz usai pemungutan suara, menyebut proses ini "unprecedented" karena baru kali ini kepala negara Hungaria diberhentikan lewat cara seperti itu. Tokoh oposisi Fidesz, Tamas Deutsch, menyebut jalannya sidang sebagai "a constitutional farce".

Mengapa Mahkamah Konstitusi ikut terguncang?

Amendemen yang sama memberlakukan kembali batas usia 70 tahun untuk hakim konstitusi, memaksa empat hakim pensiun sekitar dua bulan setelah aturan berlaku, termasuk Ketua Mahkamah Peter Polt. Setelah itu, hakim yang tersisa akan kembali memilih ketua mereka sendiri untuk masa jabatan tiga tahun, menggantikan sistem penunjukan oleh parlemen yang berlaku selama era Fidesz.

Parlemen juga wajib memilih presiden pengganti dalam 30 hari. Presiden baru akan menjabat hanya sampai konstitusi baru berlaku, dengan batas maksimal lima tahun, sehingga posisi itu berfungsi sebagai jabatan transisi menjelang rombakan konstitusi yang lebih besar.

Sulyok sendiri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang diangkat presiden pada era dominasi Fidesz-KDNP, dipandang Magyar sebagai peninggalan sistem Orban meski secara formal berstatus nonpartisan.

Taruhan finansial di balik amendemen

Magyar dan Brussels sebenarnya sudah mencapai kesepakatan prinsip soal pencairan 16,4 miliar euro dana Uni Eropa itu pada 29 Mei 2026. Reformasi rule-of-law lewat Operation Cleansing Fire, termasuk amendemen pemecatan Sulyok, menjadi syarat pelengkap yang harus dituntaskan sebelum tenggat akhir Agustus 2026 agar pencairan benar-benar terealisasi. Bagi Magyar, kecepatan reformasi menjadi ukuran nyata apakah janji kampanyenya soal memutus warisan Orban benar-benar berjalan atau berhenti di pergantian elite semata.

Sulyok sebenarnya sudah mengajukan banding tertulis ke Komisi Venesia Dewan Eropa sejak 29 Mei, meminta lembaga itu menilai kesesuaian amendemen dengan standar konstitusional Eropa. Delegasi Komisi Venesia meninjau Budapest pada 2 Juli, tapi opini resminya baru akan dibahas pada sesi Oktober 2026, tiga bulan setelah pemecatan Sulyok sudah efektif berjalan. Proses hukum yang dia andalkan untuk membela posisinya kalah cepat dari proses politik yang menggusurnya.

Stabilitas politik Budapest juga punya sisi yang relevan bagi Indonesia. Hungaria menjalankan beasiswa Stipendium Hungaricum dengan sekitar 110 kuota per tahun untuk mahasiswa Indonesia, dan MoU kerja sama itu baru diperpanjang Desember 2025 untuk periode 2026-2028. Belum ada indikasi program ini terganggu, tapi ratusan penerima beasiswa dan puluhan kerja sama antarkampus kedua negara tetap bergantung pada kelangsungan hubungan bilateral di tengah pergantian kekuasaan ini.