Tiga calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meninggal dalam rentang sepekan selama Latihan Dasar Militer, dan Kementerian Pertahanan menegaskan ketiganya telah dinyatakan sehat sebelum pelatihan dimulai. Pernyataan itu kini menjadi fokus pertanyaan, bila skrining kesehatan sudah berjalan sesuai prosedur, mengapa tiga orang gugur di tiga lokasi berbeda dengan tiga sebab yang berbeda pula.

Ketiganya adalah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), sarjana muda yang disiapkan pemerintah untuk mengelola koperasi desa, dengan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) sebagai komponen wajib kurikulum sebelum penempatan di lapangan.

Tiga korban, tiga sebab

Anisa Muyassaroh, peserta di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 dan meninggal akibat heat stroke disertai henti jantung. Di Satdik Puslatpur Kodiklatad, Baturaja, kondisi Yonanda Muhammad Taufiq memburuk sejak 17 Juni sebelum dirujuk ke rumah sakit dan meninggal akibat cardiac arrest. Kematian ketiga terjadi pada 23 Juni 2026: Novia Rahmadhani Sihotang, peserta Satdik Pusbahasa Kodiklatau, meninggal di RSAU dr. Esnawan Antariksa di Jakarta dengan penyebab terkait tuberkulosis (TB).

Ketiga kematian dikonfirmasi Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, dalam siaran pers 23 Juni 2026.

Kasus Novia menyentuh mutu skrining secara langsung. TB umumnya terdeteksi lewat rontgen dada, prosedur yang lazim masuk dalam tes kesehatan pra-aktivitas fisik berat. Bila Novia telah dinyatakan lolos pemeriksaan, Kemenhan belum menjelaskan apakah skrining yang dijalani mencakup prosedur itu. Dua kematian lainnya, dengan diagnosis heat stroke dan cardiac arrest, lebih langsung terhubung dengan beban aktivitas fisik di luar ruangan.

Mengapa calon manajer koperasi ikut pelatihan militer?

Latsarmil bagi peserta SPPI adalah komponen kurikulum yang dirancang sebagai pembentuk disiplin sebelum penempatan mengelola KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurut laporan IDN Times, pelatihan dimulai 16 Juni 2026 dan berlangsung sekitar satu bulan di 67 lokasi pendidikan militer di seluruh Indonesia, dilanjutkan sesi manajerial 15 hari.

Para pengkritik mempersoalkan relevansi komponen itu. Manajer koperasi desa membutuhkan keahlian akuntansi, logistik, dan komunikasi bisnis. Drill militer bukan prasyarat untuk pekerjaan itu. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyatakan:

"Hentikan latsarmil ini sekarang juga dan berikanlah porsi pendidikan yang berfokus murni pada kerja-kerja manajerial dan bisnis koperasi yang humanis kepada para calon pengelola."

Amnesty juga menuntut investigasi independen atas kematian para peserta. Usman menyebut klaim Kemenhan bahwa para korban telah lolos skrining justru membuat tuntutan investigasi itu semakin mendesak.

Program tetap berlanjut

Dari Istana, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro justru tidak memberi sinyal perubahan arah "Jadi program Koperasi Merah Putih tentu tetap berlanjut. Sukses semuanya."

Kemenhan menyatakan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi kesehatan dan memperkuat pengawasan medis peserta. Sementara di DPR, anggota Komisi I, Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendesak untuk melakukan evaluasi total mencakup aspek kesehatan, keselamatan, dan prosedur pelaksanaan secara menyeluruh, sekaligus mengusulkan pengurangan materi fisik berat seperti latihan menembak, baris-berbaris, dan aktivitas di bawah terik matahari.

Tiga pihak itu memberikan respon situasi ini yaitu DPR mendorong perubahan kurikulum sementara Kemenhan mengevaluasi prosedur dan Istana memastikan program tidak berhenti, sembari menanti hasil investigasi serta penyempurnaan standar operasi

. Belum ada keputusan soal nasib puluhan ribu peserta SPPI yang masih aktif menjalani Latsarmil di 67 lokasi, dan Kemenhan belum mempublikasikan kondisi kesehatan mereka secara menyeluruh. Amnesty mencatat pengumuman kematian baru muncul beberapa hari setelah pemakaman para korban, menambah pertanyaan soal transparansi pengelolaan insiden selama program berlangsung.

Koperasi Merah Putih termasuk dalam deretan program prioritas pemerintahan Prabowo yang tengah menghadapi tekanan revisi. Program Makan Bergizi Gratis juga menjalani penyesuaian serupa, sementara sorotan terhadap batas peran militer dalam ranah sipil terus berulang, termasuk dalam pembahasan revisi UU Polri di DPR.