Selama empat hari, sekitar 70 petugas gabungan mengeruk hamparan sampah yang menggumpal seperti daratan kecil di pesisir Muara Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara. Hasilnya 8,8 ton, dan angka harian justru naik: 0,88 ton di hari pertama, melonjak ke 3,52 ton di hari ketiga, sebelum turun ke 2,64 ton di hari terakhir pada 5 Juni 2026. Pola itu mengisyaratkan sesuatu yang tidak nyaman. Endapan di muara tidak sekadar menahan sampah yang terlihat di permukaan, ia terus memuntahkan lebih banyak lagi dari dalam lumpur. Pembersihan menuntaskan apa yang kasatmata, bukan apa yang terus mengalir.

Itulah inti persoalan "pulau sampah" Muara Angke yang viral sejak Kamis, 4 Juni 2026. Tumpukan sepanjang kawasan endapan, sekitar 600 hingga 700 meter dari bibir pantai, didominasi plastik, kemasan produk dapur, dan potongan kayu yang berbaur lumpur gelap berbau menyengat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menanganinya selama 2 sampai 5 Juni 2026. Tetapi membaca peristiwa ini sebagai insiden kebersihan yang selesai dengan 8,8 ton terangkut akan melewatkan poin utamanya: pulau itu adalah titik kumpul, bukan sumber.

Sedimentasi yang menjebak, bukan laut yang kotor

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan fenomena ini sebagai akibat sedimentasi. Sampah kiriman terbawa arus sungai dari hulu, tersangkut pada endapan lumpur di muara, lalu menumpuk dan menggumpal didorong gelombang laut. "Sedangkan yang di Muara Angke yang kemudian terjadi pulau sampah karena sedimentasi," kata Pramono. Curah hujan tinggi pada bulan-bulan sebelumnya, yang disebut sejak Februari, memperbesar volume sampah yang hanyut ke utara Jakarta.

Penjelasan teknis itu sebenarnya menunjuk ke tempat yang jauh dari pantai. Di muara, arus melambat dan partikel mengendap. Lumpur yang terbentuk inilah yang berfungsi seperti perangkap, menahan sampah daratan hingga menggumpal menyerupai pulau. Dengan kata lain, laut hanya menerima apa yang dikirim sungai.

Petugas di lapangan menolak menempatkan laut sebagai biang. "Sampah itu dari mana sih? Kalau laut sebenarnya bersih. Semua dari darat lah alirannya," ujar Supendi, Pengawas Pesisir Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. Pernyataan itu sederhana, tetapi memindahkan fokus ke tempat yang benar. Persoalan Muara Angke dimulai di selokan dan sungai kota, bukan di pesisir.

Mengapa angka 8,8 ton bisa menyesatkan

Capaian "8,8 ton" mudah dibaca sebagai ukuran masalah yang sudah beres. Pembacaan itu keliru. Angka tersebut adalah hasil operasi empat hari, bukan total beban sampah di kawasan endapan. Justru tren tonase harian yang patut diwaspadai.

"Hasil penanganan sampah di endapan Muara Kali Adem. Hari ke-1 sebanyak 0,88 ton, hari ke-2 sebanyak 1,76 ton, hari ke-3 sebanyak 3,52 ton, dan hari ke-4 sebanyak 2,64 ton," kata Lukman Dermanto, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 Sudin LH Kepulauan Seribu.

Kenaikan dari hari pertama ke hari ketiga bisa berarti dua hal yang berbeda. Mungkin tim semakin efektif menjangkau bagian dalam tumpukan. Tetapi bisa juga endapan menyimpan jauh lebih banyak sampah daripada yang tampak, sehingga semakin digali semakin banyak yang muncul. Jika tafsir kedua benar, pembersihan empat hari hanya menyentuh sebagian, dan kawasan itu rentan kembali memunculkan pulau serupa begitu hujan deras berikutnya datang. Ini bukan ramalan, melainkan konsekuensi logis dari mekanisme yang dijelaskan pejabat itu sendiri.

Pejabat di lapangan pun tidak menyembunyikan bahwa ini persoalan berulang. "Tantangan terbesarnya yang pasti adalah sampah yang selalu hadir. Selalu datang dari arah hulu," kata Afan Adriansyah Idris, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta. Frasa "selalu datang" adalah pengakuan bahwa operasi pengangkutan hanyalah penanganan gejala selama keran di hulu tetap terbuka.

Beban struktural yang menekan dari darat

Pulau sampah Muara Angke berdiri di atas tekanan yang jauh lebih besar dari satu muara. Jakarta memproduksi sekitar 7.300 hingga 8.000 ton sampah per hari. Tujuan akhirnya, TPST Bantargebang, sudah terisi lebih dari 80 persen dari kapasitas 70 juta ton dan bahkan sempat longsor pada Maret 2026. Ketika tempat penampungan akhir kritis dan pemilahan di sumber belum menunjukkan dampak berarti, ruang bagi sampah untuk bocor ke badan air menjadi besar. Sebagian dari yang tidak tertampung dan tidak terpilah di darat mengalir lewat sungai, dan muara adalah perhentian terakhir sebelum laut.

Dari sudut itu, Muara Angke bukan anomali, melainkan ujung paling kasatmata dari rantai pengelolaan sampah ibu kota yang belum tuntas. Selama volume di hulu tidak ditekan dan tata kelola sungai tidak diperketat dengan penyaring serta jaring sampah, muara akan terus berperan sebagai tempat sampah terbuka. Membersihkan pesisir tanpa menyentuh hulu sama dengan mengepel lantai sembari membiarkan keran tetap mengalir.

Kapasitas penanganan lapangan juga terbatas. Alat sempat rusak pada kisaran Februari hingga Maret, dan personel terbatas, dengan sekitar 50 petugas yang harus menjaga pesisir luas membentang dari Kamal hingga Cilincing. Dengan keterbatasan itu, respons terhadap pulau sampah cenderung reaktif, bergerak setelah tumpukan viral, bukan mencegahnya terbentuk.

Yang langsung terasa di dapur nelayan

Bagi warga, dampaknya jauh dari abstrak. Muara Angke adalah salah satu sentra perikanan rakyat terbesar di Jakarta, dan tumpukan sampah bercampur lumpur mengganggu lalu lintas perahu. "Keluar masuk itu nelayan perahunya kandas kalau air surut. Dan baling-baling itu sering pada patah," kata Syahril (55), nelayan Muara Angke. Penggantian baling-baling yang patah disebut menelan biaya sekitar Rp100.000 per unit, beban yang tidak kecil bagi penghasilan harian yang tipis.

Kerugian merembet ke kualitas tangkapan. Koordinator nelayan bernama Sini menuturkan ikan yang gagal dibongkar tepat waktu kehilangan kesegaran sehingga turun kelas, dan nilai satu muatan disebut bisa anjlok dari kisaran Rp15 hingga 17 juta menjadi sekitar Rp4 hingga 5 juta. Angka ini perlu dibaca dengan hati-hati karena bersumber dari penuturan satu narasumber nelayan dan belum diverifikasi lewat data resmi koperasi atau Tempat Pelelangan Ikan. Namun arah dampaknya konsisten dengan keluhan lain di lapangan: ketika perahu kandas dan bongkar muat tertunda, kerugian terbesar bukan pada sampah yang terlihat, melainkan pada ikan yang membusuk menunggu giliran.

Ironi rencana pesisir

Persoalan ini muncul ketika Pemprov tengah mewacanakan pemanfaatan sedimen dari belasan sungai untuk membentuk pulau pengolahan sampah di teluk, rencana yang akan dikaji bersama akademisi dan aktivis lingkungan. Di sinilah letak ironinya. Sedimentasi muara, yang justru menjadi mekanisme penjebak sampah hingga membentuk pulau di Muara Angke, hendak dijadikan basis proyek pesisir berskala besar.

Pertanyaan yang relevan bukan soal niat, melainkan soal pengelolaan. Jika endapan alami di satu muara saja sudah mampu menahan sampah hingga menggumpal menjadi daratan kecil, bagaimana memastikan pulau buatan dari sedimen tidak mengulang masalah yang sama dalam skala lebih besar. Kasus Muara Angke memberi data awal yang tidak bisa diabaikan oleh kajian proyek tersebut.

Yang menentukan ke depan

Ujian sesungguhnya bukan pada 8,8 ton yang sudah terangkut, melainkan pada apakah pulau sampah kembali muncul dalam pekan-pekan mendatang, terutama saat hujan turun. Kemunculan ulang akan menjadi bukti bahwa penanganan berhenti di gejala. Sebaliknya, langkah yang menyentuh akar akan terlihat dari hulu: penambahan penyaring dan jaring sampah di sungai, penguatan pemilahan di sumber, serta perbaikan alat dan penambahan personel yang sebelumnya disebut rusak dan kurang.

Latar yang menentukan tetap status Bantargebang dan kapasitas akhir penampungan sampah Jakarta. Selama tekanan di hulu tidak berkurang, muara akan terus menanggung kelebihannya. Pulau sampah Muara Angke, pada akhir hitungan, bukan kisah tentang pesisir yang kotor, melainkan tentang kota yang belum menutup keran sampahnya sendiri.