Yang gugur di jalan antara Nabatiyeh dan Marjayoun pada Sabtu, 6 Juni 2026, bukan milisi. Mereka tentara reguler Lebanon: seorang brigadir jenderal, seorang kapten, dan seorang prajurit, tewas oleh serangan udara Israel atas kendaraan yang mereka tumpangi. Kematian itu menyingkap paradoks yang menggerogoti kerangka gencatan senjata baru di kawasan. Kesepakatan yang ditengahi Washington justru dirancang untuk memperkuat negara Lebanon dan tentaranya sebagai pemegang tunggal senjata di selatan. Namun korban pertama yang menonjol dari babak terbaru ini adalah institusi yang seharusnya dikuatkan itu sendiri.

Korban dari tentara negara, bukan dari milisi

Pembedaan ini penting dan kerap kabur dalam pemberitaan kilat soal Lebanon. Selama dua dekade, eskalasi Israel di selatan hampir selalu menyasar Hizbullah, kelompok bersenjata non-negara. Kali ini, menurut keterangan Angkatan Bersenjata Lebanon yang dikutip NPR, yang tewas adalah anggota militer reguler. Total korban serangan hari itu mencapai sembilan orang. Selain tiga personel militer di ruas Nabatiyeh–Marjayoun, enam orang lain tewas dan empat terluka dalam serangan terpisah di Desa Saksakiyah, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi National News Agency.

Militer Israel memberi versinya sendiri. Mereka mengonfirmasi menyerang sebuah kendaraan yang disebut "bergerak mencurigakan" ke arah tentara Israel di dekat Desa Kfar Tibnit, dengan dalih telah menerima "indikasi konkret" bahwa Hizbullah akan melepaskan tembakan dari area tersebut. Insiden itu, kata pihak Israel, "sedang ditinjau". Tinjauan internal semacam ini lazim menyusul serangan yang menewaskan target keliru, dan jarang berujung pada pertanggungjawaban yang terukur.

Presiden Lebanon Joseph Aoun, seorang mantan panglima militer, menanggapi keras. Ia menyebut serangan itu "a flagrant violation to Lebanese sovereignty and international law" dan memperingatkan adanya "ongoing escalation that threatens stability and security in the south (of Lebanon), despite the efforts Lebanon is exerting in the Washington negotiations to put an end to the ongoing Israeli attacks without deterrent." Pernyataan itu memperlihatkan posisi sulit Beirut: berunding di meja Washington sambil menguburkan perwiranya sendiri.

Mengapa Jakarta tidak bisa menonton dari jauh

Bagi Indonesia, peta itu sangat personal. Indonesia adalah negara penyumbang pasukan terbesar di Pasukan Interim PBB untuk Lebanon (UNIFIL). Per 1 Mei 2026, misi tersebut beranggotakan sekitar 7.400 personel dari 47 negara, dan Indonesia berada di puncak daftar, di atas Italia dan Spanyol, menurut Arab News. Kontingen Garuda telah bertugas di Lebanon selatan sejak November 2006, dan hingga 2026 Indonesia telah memberangkatkan 19 kontingen. Ratusan prajurit TNI kini bertugas persis di kawasan yang menjadi medan serangan udara Sabtu lalu.

Risiko itu bukan hipotesis. Pada 29 dan 30 Maret 2026, tiga prajurit TNI gugur dalam dua insiden terpisah di Lebanon selatan. Ketiganya, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, adalah Farizal Rhomadhon (28), Zulmi Aditya Iskandar (33), dan Muhammad Nur Ichwan (26). Jenazah mereka tiba di Tanah Air pada Sabtu, 4 April 2026. Penting dicatat bahwa insiden Maret itu peristiwa yang berbeda dari serangan 6 Juni; keduanya tidak boleh dicampur. Namun benang merahnya jelas: setiap eskalasi baru menaikkan paparan bahaya bagi pasukan yang masih bertugas, dan menyalakan kembali perdebatan domestik yang belum reda.

Reaksi Maret itu menyisakan jejak politik yang tajam. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menuntut langkah ekstrem. "Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL," tulisnya lewat platform X pada 5 April 2026. Sikap itu menempatkan SBY, sosok yang dikenal hati-hati dalam diplomasi, di kutub yang berseberangan dengan tradisi panjang Indonesia menjaga misi perdamaian PBB.

Menteri Luar Negeri Sugiono memilih nada berbeda. "This is a peacekeeping mission. Incidents such as this should not happen," ujarnya, sebagaimana diterjemahkan dan dimuat Al Jazeera, saat merespons gugurnya tiga prajurit. Kesedihan keluarga menambah beban moral: ayah Zulmi Aditya Iskandar, salah satu yang gugur, menyampaikan duka mendalam karena anaknya tewas dalam misi perdamaian, bukan dalam peperangan, demikian dilaporkan Al Jazeera.

Akar masalah: siapa berhak memegang senjata di selatan

Untuk memahami mengapa tentara Lebanon bisa menjadi korban dari kesepakatan yang dimaksudkan menguatkannya, perselisihannya harus ditarik ke akar. Inti sengketa bukan soal siapa menembak lebih dulu pada Sabtu itu, melainkan soal monopoli kekerasan. Pemerintahan Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam mendorong agenda perlucutan "kelompok bersenjata", istilah halus untuk menekan Hizbullah menyerahkan senjatanya kepada negara. Kerangka gencatan senjata yang dirundingkan di Washington mengikat agenda itu: menuntut "penghentian tembakan secara menyeluruh" oleh Hizbullah, plus rencana pembentukan "zona percontohan" tempat Angkatan Bersenjata Lebanon memegang kendali penuh tanpa kehadiran aktor non-negara.

Di sinilah simpul yang tak terurai. Hizbullah, pada 4 Juni 2026, menolak kesepakatan dan menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon selatan terlebih dahulu sebagai syarat. Israel, dengan terus menyerang, menafsirkan kerangka itu sebagai lisensi menindak ancaman secara sepihak. Hasilnya, tentara reguler Lebanon, pihak yang oleh Washington dan Beirut justru diharapkan mengambil alih selatan, melemah persis ketika ia paling dibutuhkan kuat. Logika kesepakatan itu memakan dirinya sendiri: sulit meyakinkan rakyat Lebanon bahwa tentara negara layak menggantikan Hizbullah jika tentara itu sendiri tak mampu melindungi perwiranya dari serangan udara.

Perlu juga membedakan kronologi gencatan senjata yang sering tertukar. Sebuah jeda awal selama 10 hari sempat disepakati pada 16 April 2026. Kerangka yang diumumkan awal Juni 2026 adalah dokumen yang berbeda dan lebih ambisius, dengan tuntutan struktural soal "zona percontohan", bukan sekadar jeda tembak sementara. Membaca keduanya sebagai satu kesepakatan akan mengaburkan betapa cepat ambisi besar Juni itu retak, hanya dalam hitungan hari.

Dilema yang menunggu Prabowo

Latar regional memperkeras taruhannya. Front Lebanon kembali memanas setelah ketegangan AS dan Israel dengan Iran meningkat pada awal 2026, yang memicu serangan balasan dan reaktivasi pertempuran di perbatasan. UNIFIL, yang dibentuk pada 1978 untuk mengawasi penarikan Israel dan memantau "Blue Line" sebagai garis demarkasi de facto, kini beroperasi di lanskap yang jauh lebih panas dari mandat aslinya.

Bagi Presiden Prabowo Subianto, kalkulasinya bertumpu pada dua nilai yang saling menarik. Di satu sisi, partisipasi sebagai penyumbang pasukan terbesar adalah modal diplomatik yang sulit ditandingi, bukti konkret klaim Indonesia sebagai pengawal perdamaian dunia dan tiket pengaruh di forum-forum PBB. Di sisi lain, ada nyawa ratusan prajurit di kawasan yang setiap pekannya bisa berubah menjadi sasaran. Tekanan publik seperti yang disuarakan SBY tidak akan menguap; ia akan menguat setiap kali ada korban baru.

Pilihan yang tersedia bukan biner antara tetap atau pulang. Sejumlah negara penyumbang pasukan sebelumnya menempuh jalan tengah, yakni repositioning personel ke markas yang lebih aman alih-alih penarikan total, sebuah opsi yang menjaga kehadiran sekaligus menurunkan paparan. Penjadwalan rotasi dan penyelesaian penugasan kontingen tertentu pada pertengahan 2026 menambah lapisan keputusan yang harus diambil Jakarta dalam waktu dekat, bukan dalam abstraksi.

Yang patut dipantau ke depan: apakah Kementerian Luar Negeri dan TNI mengeluarkan pernyataan baru soal keselamatan Kontingen Garuda menyusul serangan 6 Juni; apakah kerangka Washington bertahan setelah penolakan Hizbullah dan jatuhnya korban dari tentara Lebanon; bagaimana hasil "tinjauan" militer Israel atas serangan terhadap kendaraan tentara itu; serta sejauh mana negara-negara penyumbang pasukan menekan PBB untuk menjamin keamanan UNIFIL. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah selatan Lebanon bergerak menuju negara yang memonopoli senjatanya, atau kembali ke pola lama: kesepakatan di atas kertas, tembakan di lapangan.