Kalasuara - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjanjikan pengawalan ketat atas revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/7/2026), saat penanganan sekolah rusak di Grobogan dan Jakarta tengah jadi sorotan. Revitalisasi sekolah adalah program perbaikan menyeluruh gedung dan fasilitas belajar, dari ruang kelas ambruk hingga kantor guru, yang tahun ini menyasar puluhan ribu satuan pendidikan lewat skema swakelola.

"Intinya kami akan terus mengawal proses revitalisasi, termasuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia di semua daerah," kata AHY. "Jadi kami ingin memastikan bahwa semua sekolah pada akhirnya semakin layak," tambahnya.

Janji itu datang saat target Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 melonjak dari 11.744 menjadi 71.744 satuan pendidikan, tambahan 60.000 sekolah dari rencana semula. Kemendikdasmen mencatat pada 17 Juni bahwa Rp13,4 triliun sudah dialokasikan, tetapi dana itu hanya menutup target awal 11.744 sekolah. Pendanaan untuk 60.000 sekolah tambahan saat itu masih dibahas.

Anggaran mengejar target yang membesar enam kali lipat

Selisih antara target dan dana yang terkonfirmasi adalah inti soal. Target naik enam kali lipat dari rencana awal, sementara Rp13,4 triliun yang tercatat resmi pada 17 Juni hanya cukup untuk seperenam dari target baru. Pernyataan pemerintah lain membulatkan pagu awal itu menjadi Rp14 triliun, selisih yang belum dijelaskan secara terpisah dari sumbernya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut pengerjaan 71.744 sekolah akan melibatkan sekitar 1,1 juta orang. "Mereka yang mengerjakan revitalisasi untuk 71.744 (sekolah) itu sekitar 1,1 juta orang, yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan," katanya. Pekerjaan berjalan lewat swakelola oleh satuan pendidikan bersama warga setempat, dengan prioritas pada sekolah terdampak bencana, sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah dengan kerusakan berat.

Kenapa Jakarta baru menangani 11 dari 22 sekolah?

Sebelas sekolah kini masuk daftar penanganan DKI Jakarta tahun ini, naik dari tujuh yang semula teralokasi anggarannya. Pemotongan Dana Bagi Hasil dan kebijakan efisiensi memangkas rencana awal 22 sekolah menjadi hanya tujuh yang benar-benar mendapat dana, sebelum evaluasi menambahkan empat sekolah prioritas.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan duduk perkaranya. "Kemarin saya mengadakan rapat, hadir ibu kepala Dinas Pendidikan. Dari 22 yang direncanakan untuk dibangun di tahun 2026 ini, hanya tujuh yang kemudian sudah teralokasi anggarannya. Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya," katanya.

Empat sekolah yang ditambahkan adalah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan anggaran Rp48,1 miliar, SMAN 102 Jakarta Rp67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 Rp48,4 miliar, serta kompleks SDN dan TKN Papanggo 01 Rp74,1 miliar. Untuk SDN Kebayoran Lama Selatan 09, tahapan administrasi berjalan Agustus dan pembangunan fisik dimulai paling lambat September 2026, didanai gabungan Koefisien Lantai Bangunan dan APBD Perubahan.

Grobogan bergerak setelah Istana turun langsung

Di SDN Tanggirejo, Grobogan, kerusakan datang bertahap: ruang kelas VI rusak Januari 2026, disusul kantor guru pada April. Selama menunggu perbaikan, sebagian siswa belajar bergantian dan memakai musala sebagai kelas sementara. Revitalisasi baru mulai dikerjakan Sabtu, 25 Juli 2026, setelah pihak Istana Kepresidenan meninjau lokasi.

Kepala SDN Tanggirejo, Juwariyah, menuturkan proses itu. "Sebetulnya dari pihak Dinas Pendidikan Grobogan sudah mencarikan melalui revitalisasi, tetapi kemarin dari pihak Kepresidenan meninjau langsung, hari ini mulai dikerjakan," katanya.

Kontras antara Grobogan dan Jakarta menunjukkan dua jalur berbeda menuju hasil yang sama. Grobogan bergerak cepat setelah mendapat perhatian dari pusat, sementara Jakarta menunggu proses anggaran daerah yang berulang kali dipangkas sebelum bertambah lagi lewat evaluasi. Keduanya berjalan di bawah payung nasional yang sama, tapi kecepatannya ditentukan siapa yang lebih dulu turun tangan.

Jalur madrasah berjalan terpisah

Di luar Kemendikdasmen, Kementerian Agama menjalankan program sendiri untuk 1.397 madrasah dengan anggaran hampir Rp4 triliun. Sebanyak 836 madrasah dikerjakan lewat kontrak tahun jamak 2025-2026 senilai sekitar Rp2,35 triliun, dengan progres nasional sekitar 62 persen per 21 Juni 2026.

Program ini berpijak pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Pada 2025, Kemendikdasmen mencatat realisasi di 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun, jauh di bawah skala target 2026 yang kini mencakup empat kali lipat lebih banyak sekolah.