Akhir Mei lalu, hitung-hitungan yang dipublikasikan CNBC Indonesia menyimpulkan harga BBM "harusnya naik" per 1 Juni 2026. Logikanya sederhana: eskalasi di Selat Hormuz sedang mengerek harga minyak dunia, dan biaya yang lebih mahal di hulu biasanya menetes ke pompa bensin. Yang terjadi justru sebaliknya. Pada 1 Juni, harga produk diesel nonsubsidi di Pertamina, Shell, dan BP kompak turun, sebagian sangat dalam, dan harga itu masih bertahan saat dipantau pada 6 hingga 7 Juni. Hanya satu jenis bensin yang bergerak naik. Selisih antara yang "seharusnya" dan yang nyata inilah cerita sebenarnya.

Dua arah dalam satu pengumuman

Pertamina, melalui Pertamina Patra Niaga, memangkas Dexlite dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter, turun Rp3.000. Pertamina Dex ikut turun Rp3.100, dari Rp27.900 ke Rp24.800. Tetapi pemotongan paling tajam justru datang dari SPBU swasta. Shell V-Power Diesel anjlok Rp6.400, dari Rp30.890 menjadi Rp24.490 per liter, penurunan nominal terbesar dalam periode ini. BP Ultimate Diesel menyusul dengan penurunan Rp4.830, dari Rp29.890 ke Rp25.060.

Di tengah gelombang penurunan diesel itu, satu produk bergerak melawan arus: Pertamax Turbo, bensin beroktan tinggi RON 98, naik Rp850 dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter. Untuk pembanding, Pertamax RON 92 tercatat Rp12.300, BP 92 di Rp12.390, dan BP Ultimate Rp12.930. Vivo belum memperbarui harga untuk periode Juni saat pantauan dilakukan, dengan catatan terakhir Diesel Primus di Rp30.890.

Roberth MV. Dumatubun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, menjelaskan dasar penyesuaian itu secara teknis. "Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku," katanya.

Kenapa turun saat minyak dunia naik

Kunci paradoks ini ada pada satu kata yang jarang diperhatikan konsumen: periode acuan. Harga BBM nonsubsidi tidak ditetapkan dari harga minyak hari pengumuman, melainkan dari rata-rata harga publikasi produk minyak (terutama di pasar Singapura) selama satu rentang waktu sebelumnya, mengikuti formula yang diatur lewat Keputusan Menteri ESDM. Artinya, harga yang berlaku 1 Juni mencerminkan kondisi pasar pada periode sebelum eskalasi Hormuz memuncak di awal Juni. Lonjakan terbaru itu, secara sederhana, belum sempat masuk ke perhitungan ritel.

Mekanisme jeda inilah yang membuat ramalan "harusnya naik" dan kenyataan "ternyata turun" bisa sama-sama benar. Hitungan yang melihat harga spot minyak hari ini wajar menyimpulkan tekanan ke atas. Tetapi formula bekerja dengan kaca spion, bukan kaca depan. Selama periode acuan yang dipakai masih mencerminkan masa ketika harga gasoil melandai, diesel ritel turun, terlepas dari apa yang sedang terjadi di Selat Hormuz pekan ini.

Lalu mengapa diesel turun sementara Pertamax Turbo naik dalam pengumuman yang sama? Karena tiap produk punya patokan sendiri di pasar internasional. Margin pengilangan (crack spread) untuk gasoil bisa melemah pada saat yang sama ketika komponen bensin oktan tinggi menguat. Divergensi arah ini bukan kekeliruan, melainkan konsekuensi wajar dari produk yang diperdagangkan terpisah.

Yang tidak berubah justru lebih penting

Daftar angka di atas menyangkut segmen yang relatif kecil. Diesel premium dipakai armada dan kendaraan tertentu, sementara Pertamax Turbo menyentuh kelompok kendaraan mewah yang jumlahnya terbatas, sehingga dampak inflasinya tipis. Cerita yang lebih besar justru ada pada harga yang sengaja dibekukan: Pertalite dan Biosolar, dua jenis BBM bersubsidi yang dipakai mayoritas rakyat.

Pemerintah menjamin keduanya tidak naik sampai akhir 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen itu dengan nada yakin. "Tidak akan naik, Insya Allah ya. Insya Allah sampai akhir tahun," ujarnya, lalu menjawab pertanyaan soal kecukupan anggaran subsidi, "Cukup dong, cukup." Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menambahkan landasan teknisnya: harga subsidi dinilai aman selama Indonesian Crude Price (ICP) belum menembus USD 100 per barel.

Di sinilah letak taruhannya. Pembekuan harga subsidi adalah jaring sosial sekaligus penjaga inflasi, tetapi ia tidak menghapus biaya, melainkan memindahkannya. Ketika minyak global melonjak akibat Hormuz, selisih dengan harga keekonomian ditanggung negara dan Pertamina, bukan konsumen. Beban itu bertumpuk pada APBN yang ruang fiskalnya sedang menyempit, dengan defisit yang melebar tajam hingga Mei 2026. Dengan kata lain, sebagian dari "harga BBM murah" hari ini adalah risiko fiskal yang ditunda, bukan dihapus. Kelegaan di pompa bensin dibayar di tempat lain, dan tagihannya jatuh tempo jika asumsi harga minyak meleset.

Soal angka ICP yang perlu dipisah

Satu hal layak diluruskan karena mudah membingungkan. Ada dua angka ICP yang beredar, dan keduanya berasal dari sumber berbeda untuk rentang waktu berbeda. Realisasi ICP hingga Mei 2026 disebut berada di kisaran USD 86 per barel, sementara Menteri ESDM menyebut rata-rata sejak awal tahun sekitar USD 80 hingga 81 per barel. Keduanya bukan angka yang saling bertentangan dan tidak perlu dirata-ratakan menjadi satu; yang pertama menggambarkan kondisi terkini, yang kedua merangkum sepanjang tahun berjalan. Yang relevan untuk komitmen subsidi adalah seberapa jauh keduanya dari ambang USD 100, dan sejauh ini jaraknya masih lega.

Konteks minyak dunia perlu diperlakukan dengan hati-hati pula. Krisis Selat Hormuz dilaporkan mengerek harga Brent ke level di atas USD 100 per barel selama Mei hingga awal Juni 2026. Angka puncak yang beredar di berbagai platform layak diverifikasi ke sumber primer sebelum dikutip sebagai patokan keras, tetapi arah pergerakannya jelas: tekanan sedang menanjak, dan jeda formula adalah satu-satunya alasan tekanan itu belum terasa di SPBU.

Yang menentukan arah berikutnya

Ujian sebenarnya adalah evaluasi harga pada 1 Juli 2026. Jika lonjakan minyak era Hormuz akhirnya masuk ke periode acuan berikutnya, diesel nonsubsidi bisa berbalik naik secepat ia turun bulan ini. Kelegaan Juni, dengan kata lain, berpotensi hanya pinjaman sebulan.

Beberapa indikator layak dipantau ketat. Pertama, pergerakan ICP terhadap ambang USD 100 per barel, sinyal paling langsung apakah janji "Pertalite dan Solar tidak naik" masih realistis; rilis bulanan ESDM jadi rujukan. Kedua, eskalasi atau peredaan di Selat Hormuz dan Laut Oman, yang menentukan arah Brent dan, dengan jeda, harga ritel domestik. Ketiga, kurs rupiah. Karena impor minyak dibayar dalam dolar AS, pelemahan rupiah bisa menetralkan turunnya harga minyak dunia dalam perhitungan akhir, sehingga harga di pompa tak otomatis ikut melandai meski Brent melemah.

Terakhir, perhatikan langkah SPBU swasta. Shell dan BP yang memangkas dalam bulan ini, juga Vivo yang belum bergerak, kerap menjadi indikator awal arah pasar karena mereka menyesuaikan harga lebih sering ketimbang Pertamina. Jika mereka mulai menaikkan harga sebelum evaluasi Juli, itu pertanda mekanisme jeda sedang mengejar kenyataan. Untuk saat ini, konsumen diesel menikmati harga yang mencerminkan masa lalu yang lebih tenang, sementara persoalan yang lebih berat, yaitu siapa yang menanggung kalau minyak terus mahal, tetap menggantung di pundak anggaran negara.