Sebuah hinaan dari pucuk peradilan India berbalik menjadi nama gerakan yang kini mengungguli partai berkuasa di jagat media sosial. Pada Sabtu, 6 Juni 2026, anak-anak muda berkumpul di Jantar Mantar, titik unjuk rasa klasik di jantung New Delhi, membawa satu identitas yang sengaja dipilih untuk menyengat: kecoak. Mereka menamakan diri Cockroach Janta Party (CJP), dan tuntutan mereka tunggal serta lugas, yakni mundurnya Menteri Pendidikan Persatuan, Dharmendra Pradhan.

Inilah inti yang membuat kasus India berbeda dari kisah viral pada umumnya. Sebuah label yang dimaksudkan untuk merendahkan justru direbut sebagai lambang perlawanan, dan sebuah lelucon daring tumbuh menjadi mesin politik yang membuat partai-partai mapan gugup. Pertanyaannya bukan lagi seberapa lucu sindiran itu, melainkan seberapa dalam kemarahan yang ia salurkan.

Dari Sidang ke Tagar

Asal usul nama itu bisa dilacak ke Mei 2026. Dalam sebuah sidang terbuka, Hakim Agung India (Chief Justice of India) Surya Kant menyamakan sebagian anak muda penganggur dengan kecoak. "There are youngsters like cockroaches, who don't get any employment or have any place in the profession," ujarnya sebagaimana dikutip Al Jazeera, yang dalam bahasa Indonesia berarti ada anak-anak muda seperti kecoak yang tak mendapat pekerjaan atau tempat dalam profesi apa pun. Dalam pemberitaan yang lebih luas, komentar itu dilaporkan berlanjut bahwa sebagian dari mereka menjadi aktivis media dan media sosial lalu "menyerang semua orang".

Reaksinya tidak datang dalam bentuk gugatan atau petisi resmi. Abhijeet Dipke, 30 tahun, melempar unggahan dengan pertanyaan ringan, "What if all cockroaches come together?" Pertanyaan itu menyebar cepat, dan dalam hitungan minggu sebuah identitas kolektif terbentuk dari hinaan yang seharusnya melumpuhkan.

Penting membedakan dua hal yang sering tercampur dalam pemberitaan awal. Komentar pertama Surya Kant adalah pemicu satire. Setelah menuai reaksi keras, ia mengeluarkan klarifikasi terpisah, menyatakan bahwa sasarannya adalah pihak yang memperoleh ijazah palsu, bukan kaum muda India yang ia sebut sebagai "the pillars of a developed India" atau pilar India yang maju. Klarifikasi itu tidak meredam gerakan. Justru sebaliknya, ia memberi CJP bahan bakar tambahan: bukti, di mata para pendukung, bahwa elite baru bersikap ramah setelah tertangkap basah.

Angka yang Membuat Partai Berkuasa Gugup

Skala pertumbuhan CJP di media sosial adalah bagian yang paling sulit diabaikan. Menurut Al Jazeera dalam laporannya pada 20 Mei 2026, akun Instagram CJP menembus 11,1 juta pengikut hanya dalam tiga hari, melampaui Bharatiya Janata Party (BJP) yang memiliki 8,8 juta pengikut. BJP adalah partai berkuasa yang kerap disebut sebagai partai politik terbesar di dunia. Pada liputan 6 Juni 2026, angka pengikut CJP disebut telah mencapai sekitar 22 juta, kira-kira dua kali lipat BJP.

Yang melaju di sini bukan sekadar jumlah, melainkan sinyal. Ketika sebuah gerakan dadakan tanpa struktur partai, tanpa anggaran kampanye, dan tanpa mesin organisasi, mengungguli jangkauan digital partai pemerintah dalam waktu sesingkat itu, yang tampak adalah ukuran defisit kepercayaan generasi muda. Pengikut media sosial memang bukan suara di kotak pemungutan suara, dan euforia daring kerap menguap. Namun selisih sebesar ini, dibangun secepat ini, menunjukkan ada kanal kemarahan yang selama ini tidak terbaca oleh politik arus utama.

Identitas yang dipilih CJP sendiri bersifat satire dan disengaja merendahkan diri. Kriteria keanggotaannya berbunyi "unemployed, lazy, chronically online and people who can rant professionally", atau menganggur, malas, kecanduan internet, dan orang-orang yang bisa mengomel secara profesional. Motonya menyindir slogan-slogan konstitusional: "A political front of the youth, by the youth, for the youth. Secular – Socialist – Democratic – Lazy." Humor getir inilah perekatnya, sekaligus tameng yang membuat gerakan sulit ditundukkan dengan cara konvensional.

Akar Krisis: Ujian, Ijazah, dan Pekerjaan yang Tak Datang

Di balik humor itu ada keputusasaan yang nyata dan terukur. Al Jazeera mengutip data bahwa tingkat pengangguran di kalangan lulusan muda India mencapai 29,1 persen, sekitar sembilan kali lipat dibanding mereka yang tidak pernah bersekolah, meski artikel tidak menyebut lembaga sumber data secara spesifik. Angka itu memutarbalikkan janji lama bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Di India hari ini, ijazah justru bisa berkorelasi dengan menganggur lebih lama.

Sistem pendidikan tinggi negeri itu bertumpu pada ujian masuk berisiko tinggi yang menentukan masa depan jutaan remaja setiap tahun, dan sistem itu telah lama dibayangi skandal berulang, mulai dari kebocoran soal, kegagalan teknis, hingga pembatalan ujian. Kekacauan ujian nasional pada awal 2026, yang mencakup dugaan kebocoran soal dan masalah penilaian digital, menjadi percikan terakhir. Bagi banyak pelajar, persoalannya bukan lagi sulitnya lulus, melainkan keyakinan bahwa sistemnya sendiri curang.

Logika itulah yang menyatukan peserta aksi lintas latar belakang. Mohammad Aftab, 28 tahun, seorang pekerja gig yang ikut berunjuk rasa, menjelaskan mengapa ia hadir meski tak pernah duduk di bangku sekolah formal. "I could not go to school, but there are millions of students who did not sleep at night for their exams, to make a life for themselves. It is our duty to stand up with them and demand that the criminal minister resign," katanya, yang berarti ia tak bisa sekolah tetapi ada jutaan pelajar yang tak tidur malam demi ujian, dan menjadi kewajibannya berdiri bersama mereka menuntut menteri itu mundur.

Pemimpin dari Seberang Lautan

Sosok di pucuk gerakan ini sendiri mencerminkan model organisasi khas Gen-Z. Abhijeet Dipke adalah lulusan baru Boston University di bidang public relations, yang menurut laporan Bloomberg pada 4 Juni 2026 meninggalkan India sekitar dua tahun lalu untuk studi, lalu kembali ke Delhi untuk memimpin aksi. Latar belakang diaspora dan keahliannya di bidang hubungan masyarakat menjelaskan sebagian kecepatan gerakan ini merebut perhatian: ia paham cara kerja narasi daring.

Di lapangan, Dipke menantang anggapan bahwa anak muda India hanya jago di layar. "To everyone who believes that Indian youth only post on social media, come down here and see this," ujarnya, mengajak siapa pun yang meragukan untuk turun dan menyaksikan langsung. Ia juga menegaskan gerakan tak akan surut setelah satu aksi. "And to those who think we will go away after shouting, I want to say: we are cockroaches and we will stay until the minister resigns," katanya, sebuah penegasan bahwa identitas kecoak dipilih justru karena konotasinya yang bandel dan sulit dibasmi.

Bayang Sejarah di Balik Sebuah Kata

Tidak semua pihak memandang permainan kata ini ringan. Media The Wire mengingatkan bahaya historis bahasa "kecoak", istilah yang dalam berbagai babak sejarah dipakai untuk mendehumanisasi kelompok tertentu sebelum kekerasan terhadap mereka dinormalkan. Dari sudut itu, sindiran CJP membawa lapisan kedua: ia bukan sekadar lelucon balasan, melainkan juga peringatan tentang cara negara dan elitenya memilih kata saat berbicara tentang warga termuda mereka. Merebut kata itu sebagai identitas adalah taktik perlawanan, sekaligus pengingat betapa berbahayanya kata itu bila datang dari pihak berkuasa.

Hingga laporan ini disusun, pemerintah India belum mengeluarkan tanggapan resmi atas aksi 6 Juni. Perlu dicatat pula bahwa jumlah peserta masih simpang siur. Al Jazeera dan France24 menyebut "ratusan" peserta, sementara The New York Times menulis "ribuan", dan panitia tidak mengumumkan angka pasti. Selisih pelaporan ini belum terverifikasi secara independen.

Cermin bagi Indonesia

Bagi pembaca di Tanah Air, fenomena ini bukan kisah jauh. CJP adalah babak terbaru dari gelombang protes Gen-Z yang menerpa Asia sepanjang 2024 hingga 2025, dari Bangladesh dan Sri Lanka sampai Nepal, dan Indonesia sendiri dilanda gelombang demonstrasi besar pada paruh kedua 2025. Polanya berulang dengan kemiripan yang sulit dianggap kebetulan: kemarahan ekonomi kaum muda terorganisasi lewat media sosial, lalu meledak ke jalan dengan kecepatan yang membuat partai-partai mapan kewalahan.

Pelajaran konkretnya terletak pada mekanismenya. Satu kalimat seorang pejabat tinggi, dilemparkan tanpa banyak pertimbangan, bisa menjadi titik tumpu yang menyatukan keresahan yang sebelumnya terserak. Demografi muda yang frustrasi tidak menunggu izin partai atau restu lembaga untuk bergerak; mereka mengubah kanal hiburan daring menjadi infrastruktur politik dalam hitungan hari. Yang patut dipantau ke depan adalah apakah CJP bertahan sebagai gerakan jalanan atau melembaga menjadi entitas politik formal, bagaimana aparat merespons dari sisi kebebasan sipil, dan apakah momentum India menggema kembali ke ruang publik di kawasan, termasuk di Jakarta. Untuk para pengambil kebijakan di mana pun, sinyalnya satu: ketika kerja keras tak lagi berbanding lurus dengan peluang, bahkan kecoak pun bisa berbaris.