Kalasuara - Gubernur Jakarta Pramono Anung menunda keputusan tarif TransJakarta pada 8 Juli 2026, meminta perhitungan subsidi diselesaikan sebelum angka resmi ditetapkan. Di atas meja ada usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ): tarif tunggal Rp5.000 untuk seluruh layanan dalam kota, naik dari Rp3.500 yang tidak berubah sejak 2005. Usulan itu datang dengan aritmetika yang perlu dicermati: potensi penghematan Rp400-500 miliar per tahun setara seperdelapan dari total beban subsidi yang harus ditanggung APBD.

Apa yang diusulkan DTKJ?

DTKJ mengusulkan restrukturisasi tarif menjadi dua kelompok. Dalam kota berlaku satu tarif Rp5.000 untuk BRT, non-BRT, dan Mikrotrans yang terintegrasi. Lintas wilayah dikenai Rp10.000 untuk Transjabodetabek, mencakup akses terusan ke MRT dan LRT. Mikrotrans yang tidak berlanjut ke layanan lain dikenai Rp2.000.

Ketua DTKJ Sugihardjo menilai tarif tunggal itu justru meringankan sebagian pengguna. "Kalau misalnya selama ini Rp3.500 naik BRT terus nyambungnya enggak ke BRT, ke non-BRT, berarti nambahnya berapa? Rp3.500 dua kali kan, jadi Rp7.000. Kalau sekarang dengan Rp5.000 naik apa turun ongkosnya?" katanya. Paket usulan juga menyertakan opsi langganan bulanan Rp200.000, dihitung dari estimasi 25 hari kerja pergi-pulang senilai Rp250.000 dikurangi diskon 20%.

Berapa sebenarnya yang bisa dihemat?

Penghematan dari kenaikan tarif ini jauh lebih kecil dari yang umum dibayangkan. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh memperkirakan penghematan realistis hanya Rp400-500 miliar per tahun, karena golongan yang tetap gratis dan diskon transit menekan tambahan pendapatan dari kenaikan nominal.

"Hitung-hitungan kita, kalau misalnya 1,4 juta pelanggan per hari, kurang lebih bisa menghemat sekitar Rp400 sampai Rp500 miliar," kata Nova.

Angka itu perlu diletakkan dalam skala biaya riil layanan. Setiap perjalanan TransJakarta menelan biaya sekitar Rp13.000. Penumpang selama ini membayar Rp3.500, dan selisih sekitar Rp9.000 per orang ditanggung Pemprov DKI lewat skema Public Service Obligation (PSO), yaitu subsidi yang membayar gap antara tarif yang dibebankan ke pengguna dan biaya operasi sesungguhnya. Dengan 1,4 juta penumpang harian, beban PSO tahunan ditaksir mencapai sekitar Rp4 triliun. Kenaikan tarif hanya memangkas sekitar 10-12 persen dari angka itu.

Tekanan fiskal memang sudah terjadi. Alokasi subsidi TransJakarta di APBD 2026 turun ke Rp3,7 triliun akibat efisiensi dan pemotongan Dana Bagi Hasil. Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo menyatakan anggaran itu hanya cukup untuk sekitar sembilan bulan operasi, dengan harapan kekurangan sekitar Rp1,1 triliun ditutup lewat APBD Perubahan.

Mengapa Mikrotrans ikut dikenai tarif?

Pengenaan Rp2.000 untuk Mikrotrans yang selama ini gratis bukan terutama soal tambahan pendapatan. Sugihardjo menjelaskan persoalan mendasar pada sistem kontrak angkot. Operator dibayar berdasarkan jumlah penumpang dan kilometer tempuh, sehingga ada dorongan untuk menggelembungkan data.

"Selama ini dalam kontrak antara Transjakarta dan operator ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang... kalau saya jadi operator, 'Agar target tidak kena potong, saya tapping sendiri saja supaya target terpenuhi'," kata Sugihardjo.

Dengan tarif berbayar, setiap transaksi terekam secara sah sehingga data penumpang lebih dapat dipercaya untuk mengevaluasi kinerja operator.

Apa langkah selanjutnya?

DPRD DKI meminta proses tidak dipercepat. "Tetapi memang yang kita kehendaki itu dibuatkan dulu kajian-kajian lebih mendalam dan juga ada forum FGD untuk mendengar dari pihak masyarakat juga, pengguna TransJakarta seperti itu," kata Nova Harivan Paloh.

Gubernur Pramono Anung sependapat. "Kami harus melihat bagaimana subsidi yang harus dihitung dan dilakukan untuk itu," katanya. Keputusan resmi menunggu pembahasan APBD Perubahan 2026 dan hasil kajian publik. Pramono memastikan 15 golongan penerima layanan gratis, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, tidak terdampak skema apapun yang kelak berlaku.

Dua variabel yang akan menjadi penentu: apakah kenaikan tarif mendorong sebagian pengguna kembali ke kendaraan pribadi sehingga volume penumpang turun dan proyeksi penghematan meleset, serta apakah realisasi Rp400-500 miliar per tahun tercapai setelah diskon transit dan langganan diterapkan bersamaan.