Pada Mei 2026, Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% di kuartal pertama 2026, tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun. Di laporan yang sama, tersimpan angka lain: kelas menengah Indonesia tinggal 46,7 juta orang, turun dari 57,33 juta di 2019. Dua angka itu bukan kontradiksi teknis. Keduanya akurat. Keduanya resmi. Dan justru di situlah persoalannya, karena PDB yang tumbuh pesat selama enam tahun ternyata bisa berjalan bersamaan dengan kelas menengah yang terus menyusut.
Satu Angka, Dua Cerita
PDB adalah agregat. Ia mengukur total nilai produksi barang dan jasa di suatu negara, bukan distribusinya ke siapa. Ketika pemerintah membangun infrastruktur, mengucurkan subsidi energi, atau menaikkan belanja kementerian secara signifikan, semua itu masuk sebagai kontribusi terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga pun masuk, tetapi bobotnya bisa tenggelam kalau komponen lain jauh lebih ekspansif.
Di sinilah paradoks Q1 2026 bermula. Pertumbuhan 5,61% itu nyata secara statistik, tetapi komposisinya menentukan siapa yang merasakannya. Rata-rata dari banyak sumber yang tumbuh pada kecepatan sangat berbeda tidak bisa dibaca sebagai cermin kondisi semua orang.
Motor yang Bukan Konsumsi Rakyat
Belanja pemerintah tumbuh 21,81% di kuartal pertama 2026. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52%. Ketika satu komponen tumbuh hampir empat kali lebih cepat dari komponen lain, komposisi pertumbuhan menjadi berat sebelah. PDB nasional bisa naik, tetapi kenaikan itu tidak merata sampai ke daya beli sebagian besar orang.
Konsumsi rumah tangga yang lesu pasca-Lebaran bukan anomali musiman semata. Data Indeks Keyakinan Konsumen dari Bank Indonesia menunjukkan penurunan dari 125,2 di Februari 2026 menjadi 122,9 di Maret 2026, sinyal bahwa kepercayaan konsumen sudah melemah sebelum angka Q1 resmi keluar. Pertumbuhan yang bertumpu pada stimulus fiskal bukan secara otomatis lebih buruk dari pertumbuhan organik, tetapi ada perbedaan mendasar: stimulus fiskal bisa ditarik atau habis, sementara konsumsi organik yang kuat mencerminkan daya beli yang memang ada, bukan yang dipompa dari satu sumber sementara.
Enam Tahun Pertumbuhan, 10,6 Juta Orang Turun Kelas
Antara 2019 dan 2025, Indonesia tidak pernah mengalami resesi dalam pengertian teknis. PDB terkontraksi di 2020 karena pandemi, tetapi segera pulih dan terus tumbuh sesudahnya. Namun selama periode yang sama, kelas menengah Indonesia kehilangan 10,6 juta orang. Dari 57,33 juta turun menjadi 46,7 juta, bergeser ke kategori yang oleh BPS disebut "calon kelas menengah", kelompok yang memiliki aset dan pendapatan lebih sedikit dan jauh lebih rentan terhadap guncangan berikutnya.
Laporan Mandiri Institute yang terbit Februari 2026 memperinci bahwa antara 2024 dan 2025 saja, 1,2 juta orang turun dari kelas menengah. Mereka yang bergeser tidak jatuh ke kemiskinan absolut, sehingga tidak selalu tertangkap oleh indikator kemiskinan konvensional. Kelas menengah dan calon kelas menengah bersama-sama mencakup 66% populasi Indonesia dan menghasilkan 81% konsumsi nasional. Penyusutan segmen ini bukan sekadar perubahan demografi, tetapi tekanan struktural pada mesin konsumsi yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Tangga yang Tidak Lagi Bisa Diwarisi
Mobilitas sosial antargenerasi selama ini menjadi salah satu narasi optimisme tentang Indonesia pasca-reformasi. Keluarga-keluarga yang masuk kelas menengah di era 2000-an memiliki harapan bahwa posisi itu bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan, oleh generasi berikutnya. Apa yang terjadi dalam enam tahun terakhir membalik logika tersebut.
Keluarga yang baru saja mencapai kelas menengah satu dekade lalu kini termasuk dalam kelompok yang paling rentan tergeser turun, dan posisi itu tidak otomatis diteruskan ke anak-anak mereka. Peneliti ekonomi dari UIN Syarif Hidayatullah, Mohammad Nur Rianto, mencatat bahwa tekanan ini paling berat dirasakan oleh generasi sandwich, mereka yang menanggung biaya hidup sendiri sekaligus menanggung orang tua, di tengah inflasi yang melampaui kenaikan upah riil sejak pertengahan 2025. Bila pola ini berlanjut, mobilitas antargenerasi yang pernah menjadi keunggulan sosial Indonesia bisa berubah menjadi kerentanan struktural yang jauh lebih sulit diperbaiki ketimbang angka pertumbuhan yang sedang melampaui 5%.
